Komitmen WBK dan WBBM, periode 2022 Kejati Jatim Tangani 11 Perkara Korupsi

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dalam rangka merayakan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, tepat pada semester 1 tahun 2022 mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang ditandai dengan apel bersama dengan fakta integritas komitmen bersama yang berlangsung di Aula Kantor Kejati Jatim Jl. A. Yani Kota Surabaya, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Peresmian Pusat Terapi dan Rehabilitasi Napza Mitra Adhyaksa di RSJ Menur Surabaya

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, SH, MH dalam konferensi pers menjelaskan, semester 1 tahun 2022 Kejati Jatim menjadi wilayah dengan satuan kerja dengan WBK/WBBM terbanyak dengan total 17 satuan kerja berpredikat WBK dan 3 satuan kerja berpredikat WBBM, yang diantaranya :

WBK pada tahun 2018 Kejari Surabaya dan Kejari Situbondo. 

Baca juga: Jampidsus Laporkan Perkembangan Perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Sawit

Tahun 2019 WBK yakni Kejati Jatim, Kejari Tanjung Perak, Kejari Lamongan, Kejari Jember, Kejari Sampang, Kejari Bangkalan  dan Kejari Kota Mojokerto. Sementara untuk WBBM Kejari Surabaya.

Pada Tahun 2020 WBK, Kejari Bojonegoro, Kejari Kota Probolinggo, Kejari Tulungagung, Kejari Magetan, Kejari Ngawi, Kejari Pacitan dan Kejari Kab. Madiun. Sedangkan WBBM dari Kejari Jember dan Kejari Kota Mojokerto.

Baca juga: Kejari Kab Kediri Beri Layanan Prima Tilang kepada Masyarakat

Sedangkan pada tahun 2021 WBK, Kejari Kota Madiun, Kejari Nganjuk, Kejari Kota Kediri dan Kejari Batu, " ungkapnya.

Masih kata Mia Amiati, pihaknya berkomitmen menjadi satuan kerja masuk dalam WBK menuju WBBM. Sejauh ini Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menangkap Buron, Daftar Pencarian Orang atau DPO, sebanyak 10 DPO yang telah ditangkap yakni :

Baca juga: Sidang Lanjutan JPU Tuntut 9 Tahun Mahasiswa Pembunuh Bayi

1. Koko Sandoza Fritz,   DPO Kejati DKI, Ditangkap  tgl 18 Januari 2022,  di Jl. Biliton, Gubeng, Surabaya;

2. Hardi Hermawan Als Aseng, DPO Kejati Kalteng, Ditangkap tgl 18 Februari 2022, di Sambikerep, Surabaya;

Baca juga: Kajari Kab Kediri Gelar Coffee Morning Bersama Insan Pers

3. Agustinus Tri Siwi Roy Cahyoko, DPO Kejati Sumbar, Ditangkap Tgl 04 Maret 2022, di Taman Tiara Regency, Sidoarjo;

4. Rali Sugiarto, DPO kejari Lamongan, Ditangkap tgl 06 April 2022, di kab. Tanah Bumbu, prov Kalsel;

5. Muridun Bintang, DPO Kejati Aceh, Ditangkap tgl 26 mei 2022, di Desa Temboro, Kab. Magetan;

6. Amir Djowito, DPO Kejari Gresik, Ditangkap tgl 26 Mei 2022, di Jl. Embong Malang, Suarabaya;

7. Dery Bagaskoro, DPO Kejari Kab Madiun, ditangkap tgl 6 juni 2022 di daerah oro oro ombo Kota. Madiun.

Baca juga: Sofyan Selle Resmi Jabatan Baru Aspidum Kejati Jatim

8. AS Bin WW, DPO Kejari Lubuk Linggau, ditangkap tgl 22 juni 2022 di daerah Boyolangu, Kab. Madiun.

9. Drs, Budiono Ikhsan, DPO kejari Batu, Ditangkap tgl 23 juni 2022, di Godena, Kab. Sleman.

10. Panca Sambodo Suwardi, DPO Kejari Batu, Ditangkap tgl 23 Juni 2022, di Kota Batu.

Kajati menambahkan, sebagai bentuk upaya untuk deteksi dini terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum, Kejaksaan telah melakukan kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yaitu Audiensi Tim Pakem Prov. Jatim dengan aliran kepercayaan penghayat Buddo Jawi Wisnu, " terangnya.

Lebih lanjut Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati mengungkapkan Kinerja program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Tim jaksa telah mengadakan kegiatan di dua sekolah yaitu mengunjungi SMKN 6 Surabaya kelas 10 dan 11 yang dilaksanakan tgl 31 Pebruari 2022 dengan materi Cyber Bullying, audiensi 131 siswa.

Baca juga: Kejagung RI Himbau Hari Pertama Masuk Kerja Utamakan Pelayanan Publik

Kemudian juga telah mengunjungi SMKN 12 Surabaya kelas 10 dan 11 dilaksanakan pada tgl 22 Pebruari 2022 dengan memberikan seputar materi UU Perlindungan Anak, audiensi 126 siswa.

Dalam kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) tersebut, tim jaksa telah memberikan dan  menjelaskan mengenai Peran Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus memberikan pengenalan materi tentang hukum di kalangan para siswa untuk pembinaan hukum sejak dini, sehingga anak-anak bangsa tidak terjerumus dengan pelanggaran hukum. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar, " jelas Mia Amiati.

Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) ada 31 kegiatan dengan total pagu Rp.588.533.180.106, -Total kontrak Rp 1.056.506.448.897, -

Penyelidikan Ekmon8 sprint ops2 dihentikan1 dilimpahkan ke Pidsus5 di proses

Jaksa Menyapa 3 kegiatan di RRI Surabaya

Baca juga: Kisah Anak Tukang Bakso Jadi Pegawai Kejaksaan Setelah Dua Kali Gagal

Tindak Pidana Umum "Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi"

Persentase penyelesaian perkara melalui keadilan Restoratif sebesar 88 persen, dengan rincian 74 perkara yang berhasil diselesaikan 85 perkara yang diusulkan.

Pembentukan rumah Restorative Justice sebanyak 184 unit dari target sebanyak 38 RJ, sehingga kinerja ini menunjukkan pencapaian sebesar 484 persen.

Balai Rehabilitasi Napza se wilayah Jawa Timur sebanyak 17 unit.Pencapaian ini menjadikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merupakan wilayah dengan rumah Restorative Justice dan balai rehabilitasi Napza terbanyak se Indonesia.

Untuk Penanganan Perkara dalam Penuntutan Perkara Pidana Umum yang dilakukan oleh Kejari yakni,  SPDP masuk 513, P-17 108, P-18/P19 75, SP3 7, SPDP menjadi berkas 325, P21 299.

Baca juga: Jaksa Agung RI Burhanudin Resmikan Kantor Kejati Jabar

Tindak Pidana Khusus

Penyidikan 11 Perkara,  yang telah disekesaikan 2 perkara dan sedangkan masih dalam proses sebanyak 8 perkara.

Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penyidikan Kejaksaan 11 perkara dan penyidikan kepolisian 6 perkara.

Pra Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang dilakukan oleh Kejari, PPNS Bea Cukai 2 perkara dan PPNS Pajak 5 perkara.

Datun

Baca juga: Tahap II, Perkara MSAT Tersangka Cabul Santriwati Ditahan di Rutan Medaeng

Pertimbangan Hukum, Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Audit Hukum, Tindakan Hukum Lainnya (Mediasi, Konsolidasi, fasilitasi), Pelayanan Hukum Gratis.

Legal Opinion 6, Legal Assistance 21, Legal Audit, Tindakan Hukum Lainnya 2, Pelayanan Hukum Gratis 26.

Perkara Perdata

SKK Litigasi MoU 8, PN (Tingkat Pertama) 12, PK (Banding) 1, MA (Kasasi), PK. 

SKK Non Litigasi 632, dan Penyelematan Keuangan Negara Sebesar Rp. 212.785.260.748, -

Baca juga: Berkas P21, Empat Terdakwa Kasus Pemalsuan Dokumen BOP Annuqayah Siap Disidang

Ia mengatakan, untuk perdata pihaknya sudah memenangkan gugatan kasus untuk penyelamatan keuangan negara.

Rincian Penyelamatan Keuangan Negara

Aset yang diselamatkan berupa tanah/lahan seluas 2.143 m2 yang terletak di Jl. Pemuda No 17 Surabaya, Gugatan Perkara Nomor 1944 K/Pdt/2022. Jo Nomor 290/Pdt/2019/PT. Sby Jo Nomor 834/Pdt.G/2018/PN. Sby nilai aset sebesar Rp.203.585.000.000, JPN mewakili Pemkot Surabaya.

Rumah dan tanah yang beralokasi di Jl. Ngagel Timur 20 Surabaya, Gugatan Perkara Nomor : 444/PDT/2020/PT Sby Jo Nomor 31/PDT.G/2019/PN.Sby tanggal 02 September 2020 nilai aset Rp.1.871.959.891, - JPN mewakili PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

Rumah dan tanah yang beralokasi di Jl. Ngagel Timur 36 Surabaya, Gugatan Perkara Nomor : 444/PDT/2020/PT Sby Jo Nomor 31/PDT.G/2019/PN.Sby tanggal 02 September 2020 nilai aset Rp. 3.239.614.910, - JPN mewakili PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Baca juga: Kejati Jawa Timur Luncurkan Aplikasi Terintegrasi

Rumah dan tanah yang beralokasi di Jl. Ngagel Timur 40 Surabaya, Gugatan Perkara Nomor : 444/PDT/2020/PT Sby Jo Nomor 31/PDT.G/2019/PN.Sby tanggal 02 September 2020 nilai aset Rp.4 088.685.947, - JPN mewakili PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

Total keseluruhan rincian dari penyelamatan aset keuangan Negara yang diselamatkan berjumlah Rp.212.785.260.748, -

Pengawasan

Inspeksi Umum, 39 satuan kerja, Klasifikasi 14 kasus, Inpeksi Kasus 2 kasus.

Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Periode bulan Januari s/d Juni 2022, diselesaikan laporan pengaduan masyarakat berjumlah 38, dilimpahkan ke bidang teknis 23, klarifikasi dihentikan 8. Untuk Inspeksi Kasus terbukti 2, tidak terbukti nihil, jumlah keseluruhan 33 dan masih dalam proses 5.

PIDMIL

Penanganan perkara Koneksitas yang penanganan dilakukan pemecahan berkas perkara (Splitsing) yaitu:

1. koordinasi dengan Korem 084/Bhaskara Jaya, Pomdam V/Brawijaya, Oditur Militer  (Odmil) III-11 Surabaya, Kejari Tanjung Perak.

√ Terdakwa Militer Upaya Hukum Kasasi.√ Terdakwa Sipil Upaya Hukum Banding.

2. Koordinasi dengan Denpom V/3 Malang, Polres Malang, UPT Odmil III-11 Malang, Odmil III-11 Surabaya, Kejari Kab. Malang.

√ Terdakwa Militer Upaya Hukum Banding√ Terdakwa Sipil Sudah BHT

Bidang Pidmil Kejati Jatim dalam kurun waktu Januari - Mei 2022 telah mendapat apresiasi dan penilaian peringkat 1 sebanyak 3 kali berturut - turut dari JAMPIDMIL, " pungkas Dr.Mia Amiati. (Jon)